Kabar

BAWASLU SARANKAN KERJASAMA KPU DAN INSTANSI LAINNYA

Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kabupaten Jayapura kembali mengeluarkan saran kepada KPU dalam upaya pencegahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2020 di Kabupaten Jayapura. Saran disampaikan pada Pleno DPB Bulan Juli yang dilaksanakan hari ini, Senin (10/08/2020).

Hal ini diutarakan langsung oleh Seprianti E. Pandi, Anggota Bawaslu Kab. Jayapura yang membidangi Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, dengan berdasar kepada Surat Edaran KPU No. 550 perihal Rapat Pleno dan Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020, sekaligus menjawab persoalan banyaknya penduduk yang bukan penduduk asli Kabupaten Jayapura dan belum memiliki E-KTP pada salah satu perusahaan di Distrik Kaureh yaitu Perusahaan Kelapa Sawit PT. Sinar Mas yang disampaikan oleh salah seorang Pengurus PKPI yang turut hadir dalam pleno.

“Mungkin usul dari partai tadi, PKPI, kita juga bisa menghadirkan dinas terkait yaitu Ketenagakerjaan dan berkoordinasi mengenai masalah tenaga kerja disana”, tutur Seprianti.

Saran kerjasama untuk koordinasi dengan instansi lain ini sesuai dengan isi SE KPU diatas, sehingga pleno hari ini pun telah berhasil menghadirkan Dinas Pendidikan untuk membahas mengenai murid yang telah mencapai umur 17 tahun yang tentunya sudah memiliki hak pilih. Bahkan Dinas Pendidikan pun turut memberikan beberapa masukan.

Koordinasi dengan instansi terkait menurut Seprianti, bukan hanya dengan kedua instansi tersebut, namun juga bisa dengan instansi lainnya pula. Hal ini semata-mata agar memperoleh data pemilih yang benar-benar valid, tentunya dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Jayapura sebagai lembaga yang menguasai data penduduk juga melakukan pencermatan bersama Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi.

Adapun pleno berlangsung mulai dari jam 10.36 WIT dan berakhir pukul 11.30 WIT dan dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Disdukcapil, Dinas Pendidikan, juga Partai Politik tingkat kabupaten.