Kabar

Bawaslu Apresiasi Kerja KPU Pada Pleno DPB Bulan Juni

Badan Pengawas Pemilu – Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Juni 2020 kembali dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Jayapura. Setelah dilakukan pleno penetapan DPB bulan Mei pada tanggal 24 Juni kemarin, KPU pun kembali melakukan pleno penetapan hari ini, Rabu. (08/07/2020)

Rapat berlangsung pukul 10.50, dibuka secara resmi oleh Ketua KPU, Daniel Mebri. Berbeda dari pleno-pleno sebelumnya, kali ini peserta yang hadir bukan hanya Bawaslu, Kesbangpol, Dukcapil, dan partai politik. Namun turut hadir pula TNI/POLRI dalam mengawal kegiatan dimaksud.

Pemaparan rekapitulasi pemutakhiran DPB yang disampaikan oleh Maria, Anggota KPU divisi Data, tidak mendapat sanggahan apapun oleh peserta pleno. Hanya beberapa tanggapan yaitu menyangkut waktu pelaksanaan pleno antara bulan kemarin dan bulan ini yang dirasa terlalu mepet sehingga terlihat banyak kekosongan data dalam hasil pemutakhiran, juga saran untuk membentuk relawan di kampung-kampung agar membantu KPU dan Dukcapil dalam penyediaan data yang lebih akurat.

Bawaslu dalam pelaksanaan tugas pengawasan melalui kesempatan yang diberikan, tetap menyuarakan hal-hal yang perlu untuk diperhatikan KPU dalam proses pemeliharaan data pemilih sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Seprianti E. Pandi selaku Komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) dalam tanggapannya mengingatkan KPU untuk tetap melakukan pencermatan bersama terlebih dahulu sebelum dilakukan pleno. Beliau pun memaklumi kendala yang dihadapi KPU dalam pemutakhiran data setelah KPU pada hari kemarin telah melakukan koordinasi dan pencermatan bersama Bawaslu di kantor Bawaslu Kab. Jayapura. Bukan hanya itu, beliau juga mengapresiasi semua upaya KPU dan Dukcapil yang telah memberikan data kepada penyelenggara, namun dengan harapan agar ke depan lebih baik lagi.

“Kami dari Bawaslu tetap mengapresiasi semua upaya dari KPU dan juga Dukcapil yang telah membantu penyelenggara, namun kami berharap agar ke depan lebih baik lagi”, kata Koordiv. PHL tersebut.

Beliau pun menyarankan dan mengajak partai politik yang hadir untuk turut berpartisipasi aktif dalam menyuarakan kepada masyarakat terkait data pemilih ini, yaitu untuk melaporkan diri jika melakukan pindah baik masuk maupun keluar, juga bagi keluarga yang sudah meninggal agar dilaporkan sehingga tidak lagi terdaftar dalam daftar pemilih. Hal ini menurutnya, bukan hanya tugas penyelenggara namun juga masyarakat dan partai politik untuk menciptakan DPT Kabupaten Jayapura menjadi lebih baik.

“Saya selalu menekankan bahwa ini bukan hanya tugas dari penyelenggara saja, tapi juga masyarakat dan partai politik terutama sebagai pengguna data itu harus aktif dan mengambil peran dalam usaha untuk menciptakan DPT kita di Kabupaten Jayapura menjadi lebih baik”, tegas Seprianti menutup tanggapannya. – MH –