Ada Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Jayapura Terbitkan Rekomendasi PSU di 47 TPS

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi kepada KPU setempat. Rekomendasi itu berisi perintah untuk melakukan Pemunguntan Suara Ulang (PSU) di 47 TPS yang tersebar di 3 distrik.

“Dimana, dalam rekomendasi itu kita sudah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar melakukan PSU,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zakarias Rumbewas kepada wartawan di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (27/4/2019) sore pekan kemarin.

Ketiga distrik tersebut adalah Distrik Sentani, Kemtuk Gresi dan Waibhu. Sedangkan untuk TPS yang paling banyak akan dilakukan PSU adalah Distrik Sentani dengan jumlah total 42 TPS.

24 TPS diantaranya berada di Kelurahan Hinekombe, 13 TPS di Kelurahan Sentani, 1 TPS di Kampung Hobong, 3 TPS di Kampung Sereh dan 1 TPS di Kampung Yahim. Sementara untuk Distrik Kemtuk Gresi terdapat 2 TPS yang akan dilaksanakan PSU dan untuk Distrik Waibhu ada 3 TPS. Sehingga total keseluruhannya adalah 47 TPS yang akan dilaksanakan PSU.

Selain mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya PSU, pihaknya juga memerintahkan kepada KPU untuk kembali merekrut PPD, PPS dan KPPS untuk Distrik Sentani.

“Sementara untuk Distrik Waibhu, kami memerintahkan KPU untuk merekrut kembali PPS dan KPPS di TPS 10 BTN Pemda, lalu di TPS 26 BTN Pemda Blok C dan TPS 29 BTN Pemda Blok A depan Masjid Distrik Waibhu,” bebernya.

Begitupun juga untuk TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan Hatip, Distrik Kemtuk Gresi.

“Rekomendasi ini dikeluarkan berdasarkan hasil pengawasan dari jajaran kami melalui proses pengawasan dan kajian yang sangat matang,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zakarias Rumbewas juga mengucapkan permohonan maaf kepada pihak media karena selama ini bungkam terhadap seluruh pelanggaran yang mereka temukan dalam pengawasan.

“Kami mohon maaf kalau selama ini rekan-rekan sulit mendapatkan informasi dari kami. Karena kami juga belum bisa mengeluarkan statement terkait Pemilu dan hari ini baru kami bisa mengeluarkan (berbicara) karena kami sudah mendapatkan hasilnya,” ucap Zakarias Rumbewas.

Sementara itu, menurut Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura Bidang Hukum dan Penindakan, Nasarudin Sili Luli, dikeluarkannya rekomendasi PSU di 47 TPS yang ada di tiga (3) distrik itu dinyatakan banyak sekali terjadi pelanggaran pemilu 2019 di 47 TPS tersebut.

“Yang pertama adalah terkait dengan penggunaan C6, ada yang sudah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS yang sama. Orang yang menggunakan C6 ini, juga kebanyakan tidak terdaftar dalam DPT di sejumlah TPS itu,” jelasnya ketika ditanya wartawan soal apa yang menjadi penyebab, sehingga ke 47 TPS di 3 Distrik itu akan dilakukan PSU, Sabtu (27/4/2019) sore pekan lalu.

Hal lain yang menurutnya juga salah adalah terkait dengan SK-KPPS. Karena dalam SK nama petugas KPPS juga berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam SK tersebut.

“Hal lain yang terkait dengan tindak pidana juga, seperti pergantian TPS oleh KPPS yang dilakukan secara mendadak dan lain sebagainya. Jadi, itulah tiga hal prinsip yang kemudian menyebabkan terjadinya PSU,” tegasnya.

“Ada juga penyelenggara Pemilu yang melakukan pencoblosan yang seharusnya tidak boleh. Itulah dasar kita untuk merekomendasikan PSU. Memang ada hal-hal lain juga, tapi beberapa hal yang disebutkan tadi itu sudah melengkapi unsur untuk dilakukannya PSU,” sambung Nasaruddin.

Dikatakannya, pihak Bawaslu hanya memberikan rekomendasi untuk PSU saja, selanjutnya itu adalah wewenang dari KPU untuk menyelenggarakan PSU atau tidak itu keputusan dari KPU.

“Karena tugas kami hanya memberikan kepastian hukum ditengah publik untuk kondisi yang saat ini terjadi. Karena dalam pelaksanaannya ini banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Contoh ada KPPS yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Dan, ini tentu diikuti dengan pelanggaran kode etik dan ini pidana akan berlaku,” jelasnya lagi.

Pihaknya di Gakkumdu juga sudah melakukan kajian terkait hal tersebut.

“Mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan kita sudah akan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait dengan proses tindak pidana Pemilu yang di tangani oleh Gakkumdu Kabupaten Jayapura. Jadi, prosesnya disini adalah ada pelanggaran kode etik bahkan tindak pidana,” tukasnya.

(Irfan / Koran Harian Pagi Papua)